oleh

Perkuat Transparansi, Kanwil Kemenag Sumsel Sinergikan Layanan PPID di 75 Satker

SUMSEL.SIN.CO.ID – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan membuktikan keseriusannya dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui penguatan jaringan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID yang menjangkau hingga 75 satuan kerja, Kemenag Sumsel berkomitmen menghadirkan layanan informasi publik yang cepat, akurat, andal, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumsel, Taufiq, usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia di Hotel Novotel Palembang, Rabu, 18 November 2026.

Kegiatan berskala nasional ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Syahganda Nainggolan, serta dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Ketua KI Pusat Handoko Agung Saputro, jajaran Forkopimda Sumsel, serta para komisioner dan pimpinan Komisi Informasi dari 30 provinsi se-Indonesia.

Baca Juga  HDCU Saksikan Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81

Keterbukaan Informasi sebagai Pilar Akuntabilitas Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam forum strategis yang mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045” tersebut, Ketua KI Pusat Handoko Agung Saputro dalam laporannya menekankan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen vital yang harus melekat dalam setiap aktivitas penyelenggaraan negara. Keberadaan Komisi Informasi diarahkan untuk selaras dan mendukung penuh suksesnya agenda pembangunan nasional, bekerja sinergis baik di ruang eksekutif maupun yudikatif.

Menanggapi arah kebijakan nasional tersebut, Kabag TU Kanwil Kemenag Sumsel, Taufiq, mengungkapkan bahwa jajarannya di bawah kepemimpinan Kakanwil Syafitri Irwan telah mengimplementasikan langkah nyata secara terstruktur. Berdasarkan amanat KMA Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Agama, Kemenag Sumsel telah membentuk dan mengaktifkan jaringan PPID yang mencakup Satker Kanwil, 17 Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, serta 22 Madrasah Aliyah Negeri dan 35 Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Sumatera Selatan.

Baca Juga  BMKG: Waspadai Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Laut Sulawesi

“Keterbukaan informasi adalah wujud nyata akuntabilitas institusi. Dengan terbentuknya layanan PPID di 75 satuan kerja yang meliputi tingkat Kanwil, 17 kabupaten/kota, hingga puluhan MAN dan MTsN se-Sumsel, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Ini adalah bagian dari ikhtiar kami menghadirkan birokrasi Kementerian Agama yang transparan, bersih, modern, dan melayani,” tegas Taufiq.

Baca Juga  Kasus Harian Covid-19 di Banten Terus Meningkat Hingga 1.000 Kasus

Ajang Konsolidasi Nasional untuk Penguatan Layanan Publik

Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia ini menjadi ruang konsolidasi yang sangat strategis dalam menyamakan persepsi antarlembaga negara dan daerah. Selain paparan dari Gubernur Sumsel dan pimpinan KI Pusat, kegiatan ini turut menghadirkan narasumber nasional dari unsur Bareskrim Polri serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri guna memperkuat sinergi pengawasan dan pelayanan informasi publik di daerah.

Kehadiran jajaran Kanwil Kemenag Sumsel dalam forum bergengsi ini mempertegas posisi institusi yang tidak hanya taat pada regulasi keterbukaan informasi, tetapi juga konsisten mengintegrasikannya ke dalam seluruh lini pelayanan keagamaan dan pendidikan di Bumi Sriwijaya.

 

News Feed