Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mematangkan rencana pembelajaran tatap muka (PTM). Pemkot pun belum berecana memulai PTM dalam waktu dekat, yang semula direncanakan di pekan kedua September.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, kondisi pendidikan di Indonesia khususnya di Kota Bogor, memiliki ekosistem yang cukup baik dibanding kota lain. Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mematangkan dan menyiapkan teknis secara maksimal sebelum benar – benar membuka PTM Terbatas.
“Dengan percepatan vaksin, menjadi suatu kesempatan buat kita untuk melangkah lagi dalam persiapan PTM Terbatas ini,” kata Dedie.
Urusan mengawasi siswa saat PTM Terbatas dimulai, sambung Dedie, harus dilakukan secara sungguh – sungguh dan berkolaborasi. Bagaimana mobilisasi para siswa harus diatur skenarionya. Mulai dari naik angkutan umum, berjalan di kawasan sekolah, hingga jajanan mereka.
Selain itu, seharusnya lingkungan sekolah juga bisa steril dari pedagang kaki lima (PKL), karena berpotensi jajan sembarangan. Dedie mengaku, sejak tahun lalu memang Pemkot fokus untuk mensterilkan PKL dari lingkungan sekolah.
“PKL di Jalan Pengadilan sekarang sudah clear, kemudian di Malabar sudah clear, di Papandayan sudah clear, dan Bangbarung sudah clear. Yang masih belum, harus kita clearkan. Tidak ada pilihan, karena keselamatan siswa adalah tujuan utama kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka,” urainya.
Persiapan PTM Terbatas ini, kata Dedie, harus dilakukan di semua jenjang. Tidak hanya SD, SMP, dan SMA namun juga dengan perguruan tinggi hingga pesantren.
“Saya mendapatkan informasi dari Forum Rektor Kota Bogor menginginkan juga dilakukan koordinasi bersama. Kenapa, karena didalam syarat membuka pendidikan tatap muka perguruan tinggi diperlukan juga koordinasi dengan pemerintah daerah,” sambung Dedie.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi mengatakan, dalam rapat koordinasi memunculkan masukan – masukan yang akan menjadi bahan sebelum PTM Terbatas dilangsungkan.
Menurut Hanafi, PTM Terbatas ini bukan hanya tugas dari Disdik. Urusan sekolah tatap muka, bukan hanya dari rumah ke sekolah, namun juga sebaliknya. Sehingga perlu dipikirkan pula, bagaimana mobilisasi siswa dan memastikan siswa langsung kembali ke rumah masing – masing.
“Bahkan ada masukan dari Kapolresta, tentang ada beberapa sekolah yang relatif dekat pasar. Itu kan masuk ke pusat keramaian, seperti apa kemudian partisipasi dari tokoh masyarakat, ormas, hingga RT dan RW bisa terlibat,” kata Hanafi.
Pun hal lain di luar itu, Disdik sudah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap sekolah. Bagaimana sarana prasarana, seperti fasilitas cuci tangan harus tetap tersedia dengan kondisi baik.
Lalu juga dibentuknya Satgas Covid-19 di sekolah beserta tim asesmen yang diisi oleh komite. Mereka ditugaskan memantau memobilisasi siswa. Mereka pula yang akan mengevaluasi sekaligus yang berwenang memberikan izin selain orang tua siswa itu sendiri.
“Kita juga mengimbau setiap guru untuk melakukan rapid test secara berkala (terutama untuk tim satgas) dan guru kelas yang kontak langsung mengajar siswa. Mendata dan memastikan bahwa siswa dan guru yang sakit atau merasa tidak enak badan untuk tidak ke sekolah,” urai Hanafi.
Juga soal vaksin, kata Hanafi, per tanggal 9 September 2021 kemarin, sudah 29.390 atau 70,4 persen dari total 41.730 siswa negeri dan swasta yang divaksin. Dengan rincian 13.985 atau 60 persen siswa swasta dan 15 405 atau 83,5 persen siswa dari sekolah negeri.
Tak hanya siswa, vaksinasi untuk guru juga sudah 93,6 persen. Dari total guru swasta dan negeri sebanyak 3.269 orang, sudah 3.060 atau 93,6 persen guru sudah divaksin. “2.006 guru swasta dan 1.054 guru negeri sudah divaksin,” sambung Hanafi.
Untuk kapan waktu pelaksanaan PTM Terbatas ini diberlakukan, Hanafi mengatakan Pemkot Bogor tak ingin terburu – buru sebelum semua teknis dipenuhi. Akan tetapi, terus diupayakan untuk secepatnya dilangsungkan.
“PTM Terbatas ini untuk kelas 4, 5, dan 6 SD, SMP dan SMA. Makanya kita undang juga KCD dan Kemenag tadi. Karena PTM ini juga provinsi menyerahkan kepada daerah masing – masing,” katanya. (*/cr2)
Sumber: banten.siberindo.co
