Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan pemerintah akan mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik (guru, dosen) dan tenaga kependidikan. Muhadjir menargetkan pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga pendidik harus sudah selesai pada akhir September 2021. Harapannya apabila tenaga pendidik di satuan pendidikan baik sekolah, madrasah dan pesantren sudah semuanya divaksin, maka pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) wajib untuk dilakukan.
“Kalau sudah 100% tenaga pendidik tervaksin, maka wajib melaksanakan PTM. Tidak harus menunggu sampai 100% peserta didiknya divaksin. Saya rasa, kalau menunggu hingga semua tuntas, enggak buka-buka itu sekolah, madrasah dan pesantren” kata Muhadjir dalam keterangan pers diterima Beritasatu.com, Kamis (16/9/2021).
Mengenai penuntasan vaksinasi bagi bagi pendidik (guru, dosen) dan tenaga kependidikan, sebelumnya disampaikan Muhadjir Effendy dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Pelaksanaan PTM, Rabu (15/9/2021).
Muhadjir menyebutkan, percepatan vaksinasi bagi tenaga pendidik ini dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM), khususnya di zona PPKM level 2 dan 3 seperti yang telah diperintahkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan, saat ini, berdasarkan data Pusdatin Kementerian Kesehatan (Kemkes) per 13 September 2021, baru sebanyak 62% atau sebanyak 3,42 juta pendidik dan tenaga pendidik yang sudah menerima vaksinasi. Dari jumlah tersebut, 39% di antaranya sudah menerima 2 dosis vaksin.
Karena itu, Muhadjir memerintahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Kemeneterian Agama (Kemag), Kementerian Kesehatan (Kemkes), pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota, provinsi dan dinas-dinas terkait di daerah untuk berkolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik.
Selanjutnya, Muhadjir mengatakan, seiring dengan PTM yang akan dilakukan, nantinya pelaksanaan vaksinasi bagi peserta didik juga akan dikebut. Tentu saja disesuaikan dengan ketersediaan vaksin.
Dikatakannya, jumlah peserta didik di Indonesia sudah pasti jauh lebih banyak daripada jumlah tenaga pendidik. Dengan begitu, apabila vaksinasi untuk tenaga pendidik sudah selesai, maka pelaksanaan PTM akan lebih aman untuk dilakukan.
“Setelah vaksinasi bagi tenaga pendidik selesai, maka siswa di atas 12 tahun hingga mahasiswa ini akan menjadi prioritas,” ucapnya.
Lebih lanjut, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) ini meminta seluruh satuan pendidikan untuk segera menyelesaikan pengisian check list kesiapan pelaksanaan PTM.
Atas dasar tersebut, maka Satgas Covid-19 Daerah segera melakukan asesmen kesiapan sekolah dan madrasah untuk menyelenggarakan PTM. Hal itu sebagaimana diatur dalam SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
“Asesmen kelayakan PTM harus selesai pada akhir September 2021 seiring dengan target kita selesai vaksinasi tenaga pendidik dan kependidikan pada akhir September 2021,” katanya.
Muhadjir juga meminta Kanwil Kemag, Kepala Kantor Agama Kabupaten/Kota dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan di daerah untuk menangani vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan baik di sekolah maupun madrasah.
Lebih lanjut, Muhadjir meminta agar Menkes memastikan jatah vaksin yang diperuntukkan bagi PTK dapat tersalurkan sesuai target.
Selain itu, Muhadjir meminta Kemdagri agar pemda memprioritaskan vaksinasi bagi tenaga pendidik.
“Koordinasi diperlukan agar jangan sampai vaksin yg seharusnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan justru bergeser sasarannya. Apalagi pendidikan merupakan urusan konkuren,” ucapnya.
Untuk itu, dia juga meminta pemda membuat skema mitigasi risiko jika terjadi kluster di lingkungan sekolah setelah dimulainya pelaksanaan PTM.
Selain itu, perlunya peninjauan kembali syarat mobilitas bagi anak di bawah 12 tahun mengingat belum dapat divaksin.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar dibentuk tim kecil di Kemko PMK, guna memastikan percepatan pelaksanaan vaksinasi. (*/cr2)
Sumber: beritasatu.com
