Anggota Komisi X DPR Putra Nababan mengkritik keras kinerja Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) yang kinerjanya dinilai kurang profesional. Hal ini setelah tim bulutangkis Indonesia sudah kena imbas meski juara Piala Thomas namun tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih di atas podium.
Seperti diketahui, bendera Merah Putih tidak dapat dikibarkan terkait surat dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) yang menyatakan Indonesia tidak patuh pada penegakan standar anti-doping karena tidak mengikuti Test Doping Plan (TDP) yang dibuat pada 2020.
“Apa sulitnya LADI, sebagai lembaga anti-doping Indonesia menyurati WADA, untuk memberitahukan kondisi kompetisi di Indonesia yang terhenti akibat pandemi sehingga tidak bisa memenuhi ketentuan 700 sampel,” kata Putra dalam keterangan resminya, Senin (18/10/2021).
Menurut Putra, masalah administrasi surat menyurat semacam itu seharusnya tidak perlu terjadi. Apalagi di 2020, Indonesia dan banyak negara di dunia memang minim melaksanakan kompetisi akibat pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum usai.
Soal pergantian kepengurusan LADI yang katanya dianggap turut menghambat respons terhadap permintaan WADA itu, Putra menegaskan hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Sebab, pergantian kepengurusan itu terjadi di level atas. Sedangkan level tengah seharusnya tetap bisa bekerja.
“Alasan itu adalah hal yang dibuat-buat. Kinerja yang tidak profesional ini jadi merusak nama baik Indonesia, merugikan timnas dan pemain kita serta membuat kecewa rakyat. Padahal ini hal-hal yang bersifat administratif, yang seharusnya bisa ditangani,” tambahnya.
Namun, anggota dewan dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini mengapresiasi langkah cepat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali yang menangani masalah tersebut, dengan menyurati WADA.
“Dan WADA pun langsung merespons dengan baik. Ini kan menunjukkan bahwa hal ini bisa ditangani. Banyak lembaga anti-doping negara lain bisa menyurati WADA. Saya bingung kenapa LADI tidak bisa,” tegas Putra.
Terkait kinerja LADI yang dinilai belum sesuai dengan harapan, Putra menyatakan DPR dan Pemerintah akan mengevaluasi fungsi LADI dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang kini sedang dibahas.
Putra pun mengingatkan agar semua pihak bekerja secara profesional untuk membangun Sistem Keolahragaan Nasional.
“Bila kita semua profesional bekerja, akan membangun optimisme rakyat. Kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri. Jangan menimbulkan pesimisme di kalangan rakyat dengan alasan-alasan yang tak masuk akal seperti administratif,” pungkas Putra Nababan. (*/cr2)
Sumber: beritasatu.com
